Antara Perdamaian, Luka, dan Harapan: Refleksi 21 Tahun Damai Aceh
Dua puluh satu tahun bukanlah waktu yang singkat. Ia adalah perjalanan dari konflik menuju perdamaian, dari suara senjata menuju ruang demokrasi, dan dari luka masa lalu menuju harapan akan masa depan yang lebih baik.
Peringatan Hari Damai Aceh tahun ini semestinya menjadi momentum untuk kembali mengingat betapa mahalnya harga sebuah perdamaian. Ribuan masyarakat Aceh berkumpul dalam doa, zikir, refleksi, penyampaian aspirasi, dan berbagai aksi.
Namun, suasana yang awalnya berlangsung sebagai bagian dari peringatan damai kemudian diwarnai kericuhan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, termasuk pengibaran bendera Bulan Bintang dan benturan antara massa dengan aparat.
Peristiwa tersebut tentu melahirkan beragam pandangan. Ada yang melihatnya sebagai bentuk ekspresi kekecewaan, ada yang menilai bahwa tindakan tersebut telah melewati batas dalam menyampaikan aspirasi, dan ada pula yang melihatnya sebagai alarm bahwa masih terdapat persoalan-persoalan dalam perjalanan perdamaian Aceh yang belum sepenuhnya selesai.
Terlepas dari bagaimana kita memandang kericuhan tersebut, satu hal penting yang patut direnungkan adalah bahwa sejarah konflik Aceh belum sepenuhnya menjadi masa lalu dalam ingatan masyarakatnya.
Luka sosial, pengalaman ketidakadilan, kehilangan keluarga, persoalan reintegrasi, serta berbagai harapan yang lahir dari kesepakatan damai masih menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat Aceh.
Karena itu, ketika muncul kembali suara-suara keras tentang keadilan, kewenangan Aceh, simbol daerah, sumber daya alam, ataupun implementasi MoU Helsinki, kita tidak cukup hanya melihat permukaannya. Kita juga perlu memahami akar keresahan yang melatarbelakanginya.
Aceh memang telah mendapatkan banyak perubahan setelah perdamaian. Ruang politik menjadi jauh lebih terbuka, mantan kombatan dapat masuk ke dalam sistem politik, partai politik lokal hadir, dan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui mekanisme demokrasi.
Namun, perdamaian bukan sekadar tidak adanya perang. Perdamaian juga berarti adanya rasa keadilan, kepercayaan, kesejahteraan, penghormatan terhadap martabat masyarakat, serta keyakinan bahwa kesepakatan yang telah dibuat benar-benar dijalankan.
Di sini persoalan menjadi lebih kompleks. Dua puluh satu tahun setelah MoU Helsinki, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang terus diperbincangkan.
Beberapa di antaranya berkaitan dengan implementasi kewenangan Aceh, persoalan bendera dan simbol daerah, penyelesaian persoalan tanah bagi eks kombatan dan korban konflik, serta sejumlah ketentuan lain yang dianggap belum sepenuhnya tuntas.
Pada 2025, Jusuf Kalla juga menyebut persoalan lahan dan bendera sebagai dua isu penting dalam kesepakatan Helsinki yang masih menjadi ganjalan.
Persoalan kesejahteraan juga tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang perdamaian. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Aceh pada September 2025 masih berada pada 12,22 persen atau sekitar 703 ribu orang.
Angka tersebut memang menurun dibandingkan periode sebelumnya, tetapi masih menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pembangunan dan kesejahteraan belum selesai.
Belum lagi persoalan bagaimana kekhususan Aceh dan dana otonomi khusus diterjemahkan menjadi pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ketika masyarakat melihat masih adanya kemiskinan, lapangan pekerjaan yang terbatas, ketimpangan pembangunan, tata kelola pemerintahan yang dipertanyakan, serta kasus-kasus korupsi yang melibatkan sumber daya publik, maka tidak mengherankan jika sebagian masyarakat kemudian mempertanyakan sejauh mana perdamaian telah menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Aceh?
KPK sendiri masih menaruh perhatian pada penguatan pencegahan korupsi di daerah penerima dana otonomi khusus, termasuk Aceh.
Namun, kritik terhadap pemerintah juga harus ditempatkan dalam kerangka yang sehat.
Namun, kritik terhadap pemerintah juga harus ditempatkan dalam kerangka yang sehat.
Demokrasi memberikan ruang kepada setiap warga negara untuk berbicara, menyampaikan kritik, menuntut keadilan, berkumpul, dan menyampaikan aspirasi. Tetapi kebebasan tersebut juga harus disertai tanggung jawab.
Aspirasi yang kuat tidak harus disampaikan dengan cara yang kasar. Kritik yang tajam tidak harus berubah menjadi tindakan yang merusak.
Aspirasi yang kuat tidak harus disampaikan dengan cara yang kasar. Kritik yang tajam tidak harus berubah menjadi tindakan yang merusak.
Bahkan perjuangan yang paling keras sekalipun akan kehilangan maknanya apabila dilakukan dengan cara yang justru melukai masyarakat lain atau merusak simbol-simbol yang menjadi milik bersama.
Karena itu, persoalan yang perlu kita tanyakan bukan hanya apa yang diperjuangkan, tetapi juga bagaimana perjuangan itu dilakukan.
Karena itu, persoalan yang perlu kita tanyakan bukan hanya apa yang diperjuangkan, tetapi juga bagaimana perjuangan itu dilakukan.
Kualitas sebuah masyarakat demokratis tidak hanya terlihat dari keberaniannya menyampaikan kritik, tetapi juga dari kemampuannya mengendalikan emosi, menghormati hukum, menjaga ketertiban, dan menyampaikan tuntutan secara santun serta bermartabat.
Dalam konteks ini, kualitas sumber daya manusia juga menjadi penting. Masyarakat yang terdidik bukan berarti masyarakat yang diam terhadap ketidakadilan, tetapi masyarakat yang mampu memperjuangkan keadilan dengan cara yang cerdas.
Lalu, mengapa setelah 21 tahun suasana seperti ini masih bisa muncul? Mungkin karena perdamaian memang belum selesai. MoU Helsinki telah menghentikan konflik bersenjata, tetapi membangun kepercayaan adalah pekerjaan yang jauh lebih panjang.
Perdamaian membutuhkan proses yang terus-menerus. Pemerintah harus konsisten memenuhi komitmen, masyarakat harus menjaga suasana damai, elite politik tidak boleh menjadikan luka sejarah sebagai alat kepentingan, dan generasi muda harus memahami sejarah tanpa mewarisi kebencian dari masa lalu.
Aceh tidak membutuhkan konflik baru. Aceh membutuhkan keberanian baru—keberanian untuk memperjuangkan hak melalui pendidikan, politik, hukum, kebijakan publik, dan demokrasi.
Dalam konteks ini, kualitas sumber daya manusia juga menjadi penting. Masyarakat yang terdidik bukan berarti masyarakat yang diam terhadap ketidakadilan, tetapi masyarakat yang mampu memperjuangkan keadilan dengan cara yang cerdas.
Lalu, mengapa setelah 21 tahun suasana seperti ini masih bisa muncul? Mungkin karena perdamaian memang belum selesai. MoU Helsinki telah menghentikan konflik bersenjata, tetapi membangun kepercayaan adalah pekerjaan yang jauh lebih panjang.
Perdamaian membutuhkan proses yang terus-menerus. Pemerintah harus konsisten memenuhi komitmen, masyarakat harus menjaga suasana damai, elite politik tidak boleh menjadikan luka sejarah sebagai alat kepentingan, dan generasi muda harus memahami sejarah tanpa mewarisi kebencian dari masa lalu.
Aceh tidak membutuhkan konflik baru. Aceh membutuhkan keberanian baru—keberanian untuk memperjuangkan hak melalui pendidikan, politik, hukum, kebijakan publik, dan demokrasi.
Aceh juga membutuhkan pemerintah yang mau mendengar, bukan hanya ketika masyarakat turun ke jalan, tetapi jauh sebelum kekecewaan berubah menjadi kemarahan.
Akhirnya, 21 tahun damai bukan berarti semua persoalan telah selesai. Justru usia 21 tahun adalah momentum untuk bertanya, sudah sejauh mana perdamaian menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan martabat bagi rakyat Aceh?
Akhirnya, 21 tahun damai bukan berarti semua persoalan telah selesai. Justru usia 21 tahun adalah momentum untuk bertanya, sudah sejauh mana perdamaian menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan martabat bagi rakyat Aceh?
Kita boleh berbeda pandangan tentang apa yang terjadi pada 15 Agustus kemarin. Kita boleh mengkritik massa, aparat, pemerintah, bahkan elite politik. Tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita lupa bahwa perdamaian adalah rumah bersama yang dibangun dengan pengorbanan begitu banyak orang.
Penulis: Muhammad Aulia (Mahasiswa Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Sumatera Barat)
Penulis: Muhammad Aulia (Mahasiswa Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Sumatera Barat)
Foto: Dok. untuk INTIinspira
