21 Tahun Damai Aceh dan Ujian Kepercayaan Menjelang Pileg 2029
.png)
Dua puluh satu tahun cukup untuk mengubah sebuah perjanjian jadi sejarah. Tapi saya tidak yakin itu cukup untuk membuat kepercayaan benar-benar mapan.
Ada satu cerita lama yang terus terngiang setiap kali saya memikirkan Aceh pasca-Helsinki, yaitu kisah Teuku Abeuek, uleebalang Pameue di Aceh Barat, yang pada 1920-an dikenal sulit ditundukkan Belanda. Wartawan senior Aboeprijadi Santoso pernah menuliskannya tak lama setelah MoU diteken.
Yang jadi soal bukan cuma Aceh vs Jakarta lagi, tapi juga Aceh vs dirinya sendiri, apakah kekhususan hasil Helsinki benar-benar dipakai untuk pemerintahan yang lebih baik? Apakah otonomi menghasilkan layanan publik yang layak, kader baru, pemimpin yang bisa dipercaya?
Tapi pesan yang sama berlaku untuk Aceh. Perdamaian bukan alasan untuk memaksakan semua tuntutan atas nama Helsinki. Kekhususan bukan kekebalan. Otonomi tidak membebaskan dari kewajiban memperbaiki pemerintahan sendiri. Simbol tidak bisa menggantikan hasil kerja nyata.
Ada satu cerita lama yang terus terngiang setiap kali saya memikirkan Aceh pasca-Helsinki, yaitu kisah Teuku Abeuek, uleebalang Pameue di Aceh Barat, yang pada 1920-an dikenal sulit ditundukkan Belanda. Wartawan senior Aboeprijadi Santoso pernah menuliskannya tak lama setelah MoU diteken.
Belanda akhirnya mengirim Letnan JHJ Brendgen, perwira yang fasih bahasa Aceh sekaligus menguasai ilmu pedang, keahlian Abeuek sendiri. Keduanya sepakat bertarung, dengan syarat: yang kalah harus mati.
Abeuek menang. Pedang Brendgen jatuh. Brendgen minta dibunuh. Abeuek menolak.
"Kenapa kau tidak membunuhku?" tanya Brendgen.
"Karena kau sudah tidak mengangkat pedangmu," jawab Abeuek.
Setelah itu mereka makan bersama. Ini mungkin bukan catatan sejarah yang ketat, lebih dekat ke folklor. Tapi ada satu hal yang membuat cerita ini bertahan, ia bicara soal apa yang dilakukan pemenang setelah menang. Menghancurkan lawan yang sudah menyerah, atau membuka jalan?
Abeuek menang. Pedang Brendgen jatuh. Brendgen minta dibunuh. Abeuek menolak.
"Kenapa kau tidak membunuhku?" tanya Brendgen.
"Karena kau sudah tidak mengangkat pedangmu," jawab Abeuek.
Setelah itu mereka makan bersama. Ini mungkin bukan catatan sejarah yang ketat, lebih dekat ke folklor. Tapi ada satu hal yang membuat cerita ini bertahan, ia bicara soal apa yang dilakukan pemenang setelah menang. Menghancurkan lawan yang sudah menyerah, atau membuka jalan?
Ketika pedang jadi surat suara
Konflik Aceh selama puluhan tahun meninggalkan korban, trauma, ketidakpercayaan yang dalam antara Aceh dan pusat.Helsinki menawarkan jalan lain. GAM meletakkan senjata dan tuntutan kemerdekaan, Jakarta membuka ruang politik lebih luas: partai lokal diizinkan, mantan kombatan direintegrasi, Aceh mendapat kekhususan.
Pedang berganti surat suara. Itu bukan pencapaian kecil. Tapi berhentinya kekerasan bukan berarti kepercayaan otomatis pulih.
Sengketa bendera Aceh, misalnya, tidak pernah benar-benar soal warna atau bentuk. Bagi Jakarta, simbol yang mengingatkan pada GAM membawa kekhawatiran lama soal separatisme. Bagi sebagian orang Aceh, itu soal menghormati hasil Helsinki.
Pedang berganti surat suara. Itu bukan pencapaian kecil. Tapi berhentinya kekerasan bukan berarti kepercayaan otomatis pulih.
Sengketa bendera Aceh, misalnya, tidak pernah benar-benar soal warna atau bentuk. Bagi Jakarta, simbol yang mengingatkan pada GAM membawa kekhawatiran lama soal separatisme. Bagi sebagian orang Aceh, itu soal menghormati hasil Helsinki.
Aboeprijadi Santoso menyebutnya pada 2013 sebagai "test of trust", ujian kepercayaan. Frasa itu masih pas dipakai sekarang, mungkin malah lebih pas, karena pertanyaannya sudah bergeser.
Bukan lagi "bisakah kedua pihak menghentikan perang", itu sudah terjawab, melainkan bisakah mereka saling percaya tanpa terus-menerus membuktikan siapa lebih kuat?
Aceh berhadapan dengan dirinya sendiri
Pada 2005, persoalan Aceh sebagian besar soal hubungan Jakarta-GAM. Sekarang jauh lebih rumit. GAM sudah jadi kekuatan politik, partai lokal berkompetisi dengan partai nasional, elite baru bermunculan. Generasi yang tak pernah mengalami perang mulai jadi pemilih penentu.Yang jadi soal bukan cuma Aceh vs Jakarta lagi, tapi juga Aceh vs dirinya sendiri, apakah kekhususan hasil Helsinki benar-benar dipakai untuk pemerintahan yang lebih baik? Apakah otonomi menghasilkan layanan publik yang layak, kader baru, pemimpin yang bisa dipercaya?
Ini pertanyaan yang akan menentukan mutu perdamaian dua dekade ke depan, bukan sekadar hiasan retoris, tapi hal yang bisa dicek lewat data, berapa banyak sekolah dibangun, berapa lama antrean layanan publik, berapa persen APBA terserap untuk hal yang benar-benar dirasakan warga.
Pileg 2029 akan jadi ujian generasi kedua. Proporsi pemilih yang mengalami langsung razia, kontak senjata, atau kehilangan keluarga akan makin kecil.
Pileg 2029 akan jadi ujian generasi kedua. Proporsi pemilih yang mengalami langsung razia, kontak senjata, atau kehilangan keluarga akan makin kecil.
Generasi yang lahir setelah damai tidak akan cukup puas dengan jargon "kami dulu berjuang". Mereka akan bertanya "setelah damai, apa yang sudah dikerjakan?"
Generasi pertama tugasnya menghentikan perang. Generasi kedua tugasnya membuat damai itu bekerja, dua hal yang butuh keterampilan sangat berbeda. Yang pertama soal keberanian mengambil risiko. Yang kedua soal ketekunan mengelola anggaran dan birokrasi.
Identitas atau hasil?
Politik identitas Aceh tak akan hilang, memang tidak perlu hilang, itu bagian dari sejarah dan budaya. Tapi identitas bisa dipakai dua cara: jadi bahan bakar "kami versus mereka", atau jadi modal percaya diri untuk membangun pemerintahan yang lebih baik.Kalau simbol Aceh terus diposisikan sebagai perlawanan terhadap Jakarta, setiap gesekan kecil gampang berubah jadi konflik identitas. Kalau ditempatkan dalam konteks Helsinki, maknanya bisa berbeda: kami tetap Aceh, kami punya kekhususan, kami memilih menjalankannya lewat demokrasi di dalam NKRI.
Untuk Jakarta, untuk Aceh
Kisah Abeuek juga menyentil Jakarta. Pemenang yang terus mencurigai lawan yang sudah meletakkan senjata sebenarnya sedang gagal membangun kepercayaan, bukan sedang berhati-hati.Helsinki menuntut keberanian dari dua sisi. GAM berani lepas senjata, Jakarta mestinya berani berhenti memandang mantan lawan lewat kacamata konflik lama.
Kewaspadaan negara tetap perlu, tapi kewaspadaan yang berlebihan justru bisa menciptakan ketidakpercayaan baru. Ketika lawan sudah tak mengangkat pedang, jangan terus diperlakukan seperti sedang bertarung.
Tapi pesan yang sama berlaku untuk Aceh. Perdamaian bukan alasan untuk memaksakan semua tuntutan atas nama Helsinki. Kekhususan bukan kekebalan. Otonomi tidak membebaskan dari kewajiban memperbaiki pemerintahan sendiri. Simbol tidak bisa menggantikan hasil kerja nyata.
Kalau Aceh bisa menunjukkan demokrasi yang sehat, pemerintahan yang bersih, pendidikan yang kuat, generasi muda yang punya masa depan, Aceh tidak perlu lagi repot-repot menjelaskan kenapa dirinya berbeda. Hasilnya yang akan bicara.
Dari kemenangan ke kedewasaan
Abeuek dikenang bukan karena mengalahkan perwira Belanda, tapi karena apa yang dilakukannya setelah menang. Itu beda antara menang dan dewasa. Dalam politik pun sama.Partai bisa dapat kursi terbanyak, kandidat bisa menang pemilihan, tapi kemenangan itu baru berarti kalau dipakai memperluas ruang, bukan mempersempit ruang lawan.
Demokrasi yang matang butuh kemampuan menang tanpa menghancurkan, kalah tanpa membalas.
Dua puluh satu tahun setelah Helsinki, Aceh tidak lagi butuh orang yang pandai mengangkat pedang. Yang dibutuhkan orang yang pandai mengangkat gagasan, lalu menjalankannya sampai tuntas, bukan cuma jadi bahan kampanye lima tahunan.
Helsinki sudah menjawab pertanyaan pertama: bagaimana menghentikan perang. Pertanyaan kedua belum terjawab tuntas yaitu bagaimana membuat damai itu bertahan, menghasilkan sesuatu yang bisa dirasakan orang biasa.
Dua puluh satu tahun setelah Helsinki, Aceh tidak lagi butuh orang yang pandai mengangkat pedang. Yang dibutuhkan orang yang pandai mengangkat gagasan, lalu menjalankannya sampai tuntas, bukan cuma jadi bahan kampanye lima tahunan.
Helsinki sudah menjawab pertanyaan pertama: bagaimana menghentikan perang. Pertanyaan kedua belum terjawab tuntas yaitu bagaimana membuat damai itu bertahan, menghasilkan sesuatu yang bisa dirasakan orang biasa.
Jakarta pun punya pekerjaan rumah yang sama: memperlakukan Aceh bukan sebagai bekas daerah konflik, tapi mitra.
Peringatan 21 tahun damai Aceh sebaiknya tidak cuma menoleh ke belakang. Pileg 2029 bisa jadi lebih dari sekadar rebutan kursi DPRA atau DPR RI, ia bisa jadi ujian apakah transformasi Helsinki benar-benar tuntas, dari kecurigaan ke kepercayaan, dari politik identitas ke politik hasil.
Dua puluh satu tahun lalu, para pihak di Helsinki mengambil risiko besar dengan mempercayai bahwa lawan bisa berubah. Mereka benar. Mantan kombatan masuk ke politik, perang berhenti, Aceh menikmati masa damai yang dulu sulit dibayangkan.
Peringatan 21 tahun damai Aceh sebaiknya tidak cuma menoleh ke belakang. Pileg 2029 bisa jadi lebih dari sekadar rebutan kursi DPRA atau DPR RI, ia bisa jadi ujian apakah transformasi Helsinki benar-benar tuntas, dari kecurigaan ke kepercayaan, dari politik identitas ke politik hasil.
Dua puluh satu tahun lalu, para pihak di Helsinki mengambil risiko besar dengan mempercayai bahwa lawan bisa berubah. Mereka benar. Mantan kombatan masuk ke politik, perang berhenti, Aceh menikmati masa damai yang dulu sulit dibayangkan.
Tapi ceritanya belum selesai. Generasi baru masih harus membuktikan bahwa damai bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar tidak adanya perang: keadilan, kesejahteraan, martabat.
Barangkali itu pesan Abeuek yang paling relevan hari ini. Begitu pedang jatuh, tangan sudah tidak menggenggam senjata, jangan cari alasan untuk bertarung lagi.
Barangkali itu pesan Abeuek yang paling relevan hari ini. Begitu pedang jatuh, tangan sudah tidak menggenggam senjata, jangan cari alasan untuk bertarung lagi.
Ulurkan tangan, duduk bersama, lalu biarkan rakyat menentukan siapa yang layak memimpin lewat surat suara. Perdamaian tidak diuji pada hari perjanjian ditandatangani. Ia diuji 21 tahun kemudian, saat generasi baru mulai bertanya apa arti damai itu untuk masa depan mereka sendiri.
Penulis: Muhammad Amin (Ketua Persaudaraan Aceh Tionghoa (PAT)
Penulis: Muhammad Amin (Ketua Persaudaraan Aceh Tionghoa (PAT)
Ilustrasi: From Conflict to Democracy/dibuat dengan AI
