Jalan Sunyi Kaum Difabel di Kota Lhokseumawe: Menciptakan Lingkungan yang Inklusif
Namun, langkah mereka kerap terhambat bukan semata oleh kondisi, melainkan oleh lingkungan yang belum ramah dan inklusif.
Inilah yang dapat disebut sebagai “jalan sunyi”—sebuah perjalanan hening menuju hak dan kemandirian yang masih minim perhatian serta kesadaran publik.
Menjaga kenyamanan bersama sejatinya merupakan cerminan perilaku warga negara yang baik.
Sayangnya, di Kota Lhokseumawe, tanggung jawab tersebut masih terkendala oleh dua persoalan utama: keterbatasan fasilitas fisik dan stigma sosial yang mengakar.
Hasil wawancara dengan Guru SLB di Kota Lhokseumawe, Miftahul Jannah, S.Pd., Gr., menunjukkan bahwa pendidikan inklusif di sekolah sejatinya telah berupaya menyiapkan kemandirian anak sesuai jenis disabilitasnya.
Kurikulum dirancang mengikuti kebutuhan peserta didik melalui program khusus, seperti orientasi mobilitas bagi tunanetra, persepsi bunyi bagi tunarungu, pengembangan gerak bagi tunadaksa, serta pengembangan perilaku bagi anak dengan autisme.
Namun, upaya tersebut sering terhenti ketika anak berada di luar lingkungan sekolah.
Minimnya fasilitas publik yang aman dan aksesibel, serta pandangan masyarakat yang belum inklusif, kerap membuat mereka ragu untuk mandiri.
Kondisi ini mencerminkan kegagalan lingkungan dalam memandang difabel sebagai manusia bio-psiko-sosial yang membutuhkan dukungan fisik, mental, dan sosial secara seimbang agar dapat menikmati kesetaraan hak.
Selain hambatan fisik, stigma sosial menjadi luka yang lebih dalam. Stigma muncul dari ketidakmampuan masyarakat melihat perbedaan sebagai potensi, bukan kekurangan.
Tantangan Fisik dan Hambatan Nonfisik
Fasilitas yang aksesibel merupakan jembatan menuju kemandirian. Keberadaan ramp, toilet khusus, guiding block, serta rambu dan petunjuk yang jelas menentukan apakah penyandang difabel dapat berpartisipasi penuh dalam ruang publik.Hasil wawancara dengan Guru SLB di Kota Lhokseumawe, Miftahul Jannah, S.Pd., Gr., menunjukkan bahwa pendidikan inklusif di sekolah sejatinya telah berupaya menyiapkan kemandirian anak sesuai jenis disabilitasnya.
Kurikulum dirancang mengikuti kebutuhan peserta didik melalui program khusus, seperti orientasi mobilitas bagi tunanetra, persepsi bunyi bagi tunarungu, pengembangan gerak bagi tunadaksa, serta pengembangan perilaku bagi anak dengan autisme.
Namun, upaya tersebut sering terhenti ketika anak berada di luar lingkungan sekolah.
Minimnya fasilitas publik yang aman dan aksesibel, serta pandangan masyarakat yang belum inklusif, kerap membuat mereka ragu untuk mandiri.
Kondisi ini mencerminkan kegagalan lingkungan dalam memandang difabel sebagai manusia bio-psiko-sosial yang membutuhkan dukungan fisik, mental, dan sosial secara seimbang agar dapat menikmati kesetaraan hak.
Selain hambatan fisik, stigma sosial menjadi luka yang lebih dalam. Stigma muncul dari ketidakmampuan masyarakat melihat perbedaan sebagai potensi, bukan kekurangan.
Penyandang disabilitas di Lhokseumawe masih sering menghadapi perlakuan diskriminatif yang membuat mereka merasa seperti warga kelas dua.
Beberapa suara keresahan yang muncul antara lain kesulitan mengakses fasilitas umum, minimnya lapangan pekerjaan, lalu lintas yang tidak ramah difabel, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bahasa isyarat.
Kondisi ini berdampak langsung pada keterbatasan komunikasi, keterlambatan belajar, hingga kerentanan terhadap penipuan dalam aktivitas sehari-hari.
Menghadapi stigma dan diskriminasi tersebut, perlu disadari bahwa perbedaan merupakan fitrah manusia.
Di antara perbedaan dan kesamaan, harus dibangun ruang penghormatan melalui sikap toleran, pemberian kesempatan, serta perlindungan nyata yang dilandasi empati dan belas kasih (compassion).
Pertama, perubahan pola pikir melalui pendidikan.
Beberapa suara keresahan yang muncul antara lain kesulitan mengakses fasilitas umum, minimnya lapangan pekerjaan, lalu lintas yang tidak ramah difabel, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bahasa isyarat.
Kondisi ini berdampak langsung pada keterbatasan komunikasi, keterlambatan belajar, hingga kerentanan terhadap penipuan dalam aktivitas sehari-hari.
Menghadapi stigma dan diskriminasi tersebut, perlu disadari bahwa perbedaan merupakan fitrah manusia.
Di antara perbedaan dan kesamaan, harus dibangun ruang penghormatan melalui sikap toleran, pemberian kesempatan, serta perlindungan nyata yang dilandasi empati dan belas kasih (compassion).
Solusi dan Harapan: Membangun Lingkungan Inklusif
Mengakhiri “jalan sunyi” memerlukan perubahan mendasar, baik pada kebijakan maupun pola pikir masyarakat.Pertama, perubahan pola pikir melalui pendidikan.
Nilai inklusi perlu ditanamkan sejak dini. Kurikulum HARMONI yang digagas Indika Foundation, dengan pesan “Hargailah Keberagaman”, mendorong generasi untuk berpikir lebih tajam, merasa lebih dalam, dan bertindak lebih benar. Nilai ini relevan untuk membangun budaya toleransi di masyarakat.
Kedua, aksesibilitas fisik dan kebijakan yang tegas.
Kedua, aksesibilitas fisik dan kebijakan yang tegas.
Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu menjadikan prinsip Aksesibilitas Universal sebagai prioritas pembangunan. Kewajiban penyediaan fasilitas aksesibel harus diperkuat regulasi dan sanksi, sehingga tidak lagi dianggap sebagai fasilitas tambahan, melainkan standar wajib. Sosialisasi mengenai hak prioritas bagi penyandang disabilitas juga perlu ditingkatkan.
Ketiga, pemberdayaan dan kesempatan yang setara.
Ketiga, pemberdayaan dan kesempatan yang setara.
Stigma akan memudar ketika penyandang difabel diberi ruang berpartisipasi secara penuh. Dukungan terhadap kuota pekerjaan, pelatihan keterampilan, serta keberadaan lembaga atau komunitas pendamping menjadi kunci agar difabel dapat menjadi subjek pembangunan yang produktif.
Kita perlu bergerak dari sekadar simpati menuju tindakan nyata. Penyandang difabel seharusnya dipandang bukan dari keterbatasannya, melainkan dari potensi dan kemampuannya yang berbeda.
Penutup: Mengakhiri “Jalan Sunyi”
Mewujudkan lingkungan yang inklusif, aman, dan nyaman adalah tanggung jawab kolektif. Inilah saatnya mengakhiri “jalan sunyi” dan menjadikannya “jalan bersama”.Kita perlu bergerak dari sekadar simpati menuju tindakan nyata. Penyandang difabel seharusnya dipandang bukan dari keterbatasannya, melainkan dari potensi dan kemampuannya yang berbeda.
Dengan menghargai keberagaman, kita tengah membangun fondasi bagi Lhokseumawe yang lebih adil, matang, dan manusiawi.
Penulis: Hajar Geubrina Dara, S.Keb. (Guru SMKS Kesehatan Darussalam Lhokseumawe)
Foto: Dok. untuk INTIinspira
Penulis: Hajar Geubrina Dara, S.Keb. (Guru SMKS Kesehatan Darussalam Lhokseumawe)
Foto: Dok. untuk INTIinspira
